Majelis Rendah di Kongres Argentina pada Rabu (31/1), memulai apa yang diperkirakan akan menjadi perdebatan maraton terkait rancangan undang-undang raksasa yang dirancang oleh Presiden Javier Milei untuk mereformasi ekonomi, politik, dan bahkan sejumlah aspek dalam kehidupan pribadi.
Apa yang disebut sebagai RUU Omnibus dari Milei memuat 664 pasal, tetapi telah kehilangan hampir dari separuhnya dalam negosiasi yang keras dengan pihak oposisi, yang memiliki jumlah jauh lebih banyak dari partai Milei di Kongres.
“Kami telah mencapai kesepakatan” agar RUU ini disetujui “secara umum”, kata anggota parlemen dari partai yang berkuasa, Jose Luis Espert, sebelum sesi pembahasan dimulai. Partai pimpinan Milei, Libertad Avanza, hanya memiliki 38 kursi dari 257 kursi di majelis rendah Kongres.
Milei, seorang libertarian dan menyebut dirinya sendiri sebagai “anarkokapitalis,” mengambil alih kursi kepresidenan pada Desember lalu dan telah berjanji untuk memangkas belanja dan mengakhiri krisis ekonomi yang telah berlangsung selama beberapa dekade di negara yang memiliki kekuatan ekonomi ketiga terbesar di Amerika Selatan itu, di mana inflasi tahunannya mencapai lebih 200 persen.
Milei, yang berusia 53 tahun dan merupakan orang luar di kancah politik Argentina, memenangkan pemilu dengan gemilang di tengah gelombang kemarahan akibat krisis ekonomi selama beberapa dekade di negara itu yang ditandai dengan utang negara, pencetakan mata uang yang serampangan, inflasi dan defisit fiskal.
Milei memulai masa jabatannya dengan melakukan devaluasi peso lebih dari 50 persen, memotong subsidi pemerintah untuk bahan bakar dan transportasi, mengurangi jumlah menteri hingga separuhnya, dan menghapus ratusan undang-undang untuk mengatur ulang ekonomi negara itu.
Paket reformasi besarnya menyentuh semua area kehidupan publik dan pribadi, mulai dari privatisasi hingga isu-isu kebudayaan, kitab undang-undang hukum pidana, dan perceraian, hingga ke status klub-klub sepak bola.
Milei, terutama, telah dipaksa untuk menghapus serangkaian upaya reformasi pajak yang dia harapkan akan mendukung upaya pemerintah memotong belanja hingga 5%, dan modifikasi yang sangat kontroversial terkait bagaimana dana pensiun dihitung.
Rencana untuk memprivatisasi BUMN raksasa minyak YPF telah digagalkan, tetapi 40 BUMN lain masih berada dalam rencana privatisasi.
Anggota parlemen Martin Tetaz dari partai oposisi tengah, memperkirakan bahwa “sepertiga dari proyek itu akan sulit untuk dapat disetujui,” dan kelompoknya berencana untuk menuntut perubahan.
Para anggota parlemen telah bersiap untuk sesi maraton, dengan diawali debat selama 35 jam yang telah direncanakan berlangsung selama beberapa hari, dan pembacaan 200 pidato.
Para anggota parlemen harus melakukan pemungutan suara untuk setiap pasal dan begitu disetujui, RUU itu akan diserahkan kepada Senat. Jika penyesuaian lebih jauh telah dibuat, RUU itu kemudian masih harus melewati sejumlah kamar-kamar kedeputian.
Pada Selasa (20/1), Dana Moneter Internasional (IMF) memangkas perkiraannya terkait prospek pertumbuhan Argentina, dengan memperkirakan adanya kontraksi 2,8 persen dalam perekonomiannya. [ns/rs]
Sumber: www.voaindonesia.com
