News  

AS Kembali Hadapi Kemungkinan Penutupan Pemerintah karena Anggaran

Para pemimpin DPR dan Senat Amerika Serikat mengumumkan kesepakatan luas mengenai tingkat pengeluaran untuk tahun 2024. Namun, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan jika anggota Kongres ingin menghindari penutupan sebagian besar kegiatan pemerintahan federal antara sekarang hingga awal Februari.

Fokus utama dari upaya tersebut adalah menemukan cara untuk memuaskan elemen kecil sayap kanan di DPR yang dipimpin oleh Partai Republik. Mereka menuntut pemotongan anggaran federal secara signifikan yang tidak tercermin dalam perjanjian anggaran sebesar $1,66 triliun yang dibuat oleh Ketua DPR Mike Johnson dan Pemimpin faksi Mayoritas di Senat Chuck Schumer selama akhir pekan.

Tidaklah cukup hanya menyetujui jumlah anggaran keseluruhan untuk pemerintah federal. Anggota Kongres juga harus mengesahkan undang-undang yang memberi wewenang kepada masing-masing departemen dan lembaga federal untuk menggunakan dana tersebut, sehingga menciptakan lebih banyak peluang untuk perselisihan dan penundaan.

Batas waktu yang ketat

Batas waktu penutupan itu sangat bervariasi, dengan sebagian dari pemerintahan federal, termasuk Departemen Transportasi, Pertanian, Perumahan dan Pembangunan Perkotaan, dan Urusan Veteran akan kehabisan dana pada tanggal 19 Januari. Kantor-kantor pemerintahan lainnya akan mencapai batas akhir pendanaannya dua minggu kemudian, pada tanggal 2 Februari.

Penting untuk dicatat bahwa bahkan jika terjadi penutupan pemerintah secara “penuh”, layanan yang berkaitan dengan pertahanan nasional, keamanan dalam negeri, dan operasi “penting” lainnya akan terus berlanjut. Namun, pegawai pemerintah yang diwajibkan untuk tetap bekerja tidak akan dibayar sampai kesepakatan anggaran negara diselesaikan.

Beberapa ahli mempertanyakan apakah Kongres mempunyai waktu yang cukup untuk menyelesaikan proses tersebut tanpa harus mengambil “resolusi berkelanjutan,” yang akan memungkinkan anggaran untuk terus berlanjut pada tingkat saat ini sampai rancangan undang-undang anggaran diselesaikan

“Memperoleh angka keseluruhan adalah satu hal,” kata William A. Galston, peneliti senior di program Studi Tata Kelola di Brookings Institution, kepada VOA. “Membagi jumlah keseluruhan tersebut di antara 12 sub komite anggaran adalah perkara lain lagi. Dan membuat keputusan yang lebih spesifik per baris di masing-masing dari 12 kategori pengeluaran adalah hal lain yang perlu dilakukan.”

Dia menambahkan: “Tidak banyak pakar anggaran yang saya kenal yang berpendapat bahwa hal itu akan tercapai antara sekarang sampai 19 Januari.”

Pengumuman kesepakatan

Johnson dan Schumer mengumumkan perjanjian “anggaran terbesar” pada hari Minggu (7/1), termasuk $886 miliar dalam belanja pertahanan dan $773 miliar dalam belanja non-pertahanan. Hal itu memberi kedua belah pihak kemampuan untuk mengklaim kesepakatan itu sebagai “kemenangan.”

Johnson menyoroti fakta bahwa ia telah menegosiasikan pemotongan belanja tambahan sebesar $16 miliar dalam perjanjian tersebut dan mengatakan kepada anggota partainya bahwa perjanjian tersebut mencerminkan “perjanjian anggaran paling menguntungkan yang telah dicapai oleh Partai Republik selama lebih dari satu dekade.”

Schumer dan Pemimpin Minoritas DPR Hakeem Jeffries, dalam pernyataan bersama, merayakan fakta bahwa mereka telah mencapai kesepakatan yang menghindari pemotongan besar-besaran dalam anggaran non-pertahanan dalam negeri seperti yang diminta oleh beberapa anggota Partai Republik. Mereka mengatakan bahwa kesepakatan tersebut akan “melindungi prioritas utama dalam negeri seperti tunjangan veteran, layanan kesehatan dan bantuan nutrisi dari pemotongan kejam yang dilakukan oleh ekstremis sayap kanan.”

Perselisihan yang sudah berlangsung lama

Akar dari krisis pendanaan ini dimulai pada tahun lalu, ketika mantan Ketua DPR Kevin McCarthy merundingkan perjanjian dengan pemerintahan Presiden Joe Biden untuk menaikkan pagu utang negara dan menghindari potensi bencana gagal bayar (default) federal. Kesepakatan itu meningkatkan anggaran pertahanan, dan mempertahankan anggaran non-pertahanan tetap tidak berubah. Hal tersebut direncanakan agar dapat diperpanjang hingga tahun 2024, guna menghindari pertikaian pagu utang lainnya selama tahun pemilihan presiden.

Gedung Capitol terlihat di Washington, AS, 15 Agustus 2023. (Foto: REUTERS/Kevin Wurm)

McCarthy mendapat perlawanan signifikan dari anggota konferensi Partai Republik yang menuntut pemotongan anggaran besar-besaran sebagai imbalan untuk menaikkan batas utang. Dia mampu mendapatkan persetujuan untuk disahkan di DPR karena Partai Demokrat bergabung dengan beberapa anggota Partai Republik dalam mendukungnya.

Kesediaan McCarthy untuk membuat kesepakatan dengan Partai Demokrat membuat anggota Kaukus Kebebasan (Freedom Caucus) DPR yang berhaluan sayap kanan menuntut pemungutan suara yang berujung pada pemecatannya sebagai ketua DPR pada bulan Oktober. Setelah berminggu-minggu kebingungan, di mana beberapa tokoh senior di partai tersebut ditolak untuk menduduki jabatan tersebut, Johnson terpilih sebagai ketua umum pada akhir Oktober.

Kaukus Kebebasan tidak senang

Kesepakatan yang diumumkan pada akhir pekan ini sangat mirip dengan kesepakatan yang menyebabkan McCarthy tersingkir dari kursi ketua tahun lalu, dan segera memicu keluhan dari sayap kanan Partai Republik atas kegagalannya memangkas pengeluaran federal dan kurangnya rincian mengenai prioritas kebijakan konservatif lainnya.

Kaukus Kebebasan DPR, yang terdiri dari banyak anggota sayap kanan terkestrim di badan tersebut, mengeluarkan pernyataan yang mengecam pengaturan tersebut, dengan mengatakan, “Ini adalah kegagalan total.”

Mantan ketua DPR Kevin McCarthy saat berbicara kepada wartawan tentang upaya untuk meloloskan rancangan undang-undang alokasi dan mencegah penutupan pemerintah, di Capitol di Washington, Jumat, 29 September 2023. (Foto: AP)

Mantan ketua DPR Kevin McCarthy saat berbicara kepada wartawan tentang upaya untuk meloloskan rancangan undang-undang alokasi dan mencegah penutupan pemerintah, di Capitol di Washington, Jumat, 29 September 2023. (Foto: AP)

Dalam wawancara radio dengan komentator politik konservatif Glenn Beck, Anggota Kongres Chip Roy mengatakan, “Partai Republik akan berupaya mengatakan kepada kita dan rakyat Amerika bahwa ini adalah sebuah kemenangan. Jangan percaya itu. Inilah yang membuat rakyat Amerika bosan.”

Ada pula bukti bahwa ketidakpuasan terhadap kesepakatan tersebut meluas hingga ke luar Kaukus Kebebasan. Di platform media sosial X, mantan anggota Kaukus yang juga anggota Kongres Marjorie Taylor Greene menulis, “Saya TIDAK setuju terhadap kesepakatan anggaran Johnson Schumer. Perjanjian anggaran sebesar $1,6 Triliun dolar ini tidak melakukan apa pun untuk mengamankan perbatasan, menghentikan invasi, atau menghentikan pemerintah yang dipersenjatai dengan menargetkan musuh politik Biden dan orang Amerika yang tidak bersalah.”

Margin yang menantang

Ketua DPR, Johnson sudah berada dalam posisi sulit untuk mengendalikan partainya.

DPR saat ini mempunyai 433 anggota aktif, dan dengan mayoritas 220 anggota, Johnson hanya mampu kehilangan tiga anggota jika diperlukan untuk memenangkan suara partai. Dengan Steve Scalise diperkirakan akan absen selama beberapa minggu karena perawatan kanker dan Anggota Kongres Bill Johnson dari Ohio diperkirakan akan mengundurkan diri pada akhir bulan ini, margin tersebut akan menyusut menjadi hanya dua suara.

Andrew Lautz, analis senior di Pusat Kebijakan Bipartisan, sebuah lembaga kajian di Washington, kepada VOA mengatakan bahwa faktor kunci dalam disahkannya kesepakatan anggaran negara adalah seberapa besar ketidakpuasan yang ada di Partai Republik terhadap kesepakatan tersebut.

Lautz mengatakan kini tampaknya hampir pasti bahwa Johnson perlu bergantung pada suara Partai Demokrat untuk meloloskan rancangan undang-undang anggaran berdasarkan kesepakatannya dengan Schumer, sebuah situasi yang bisa menjadi racun politik jika ia kehilangan sebagian besar anggota partainya sendiri.

“Kunci keberhasilan Ketua DPR Johnson dan anggota DPR dari Partai Republik di sini adalah apakah oposisi dalam Kaukus Kebebasan… meluas ke lebih banyak anggota,” katanya.

“Selain Kaukus Kebebasan, ada banyak anggota DPR konservatif yang ingin memangkas pengeluaran,” kata Lautz. “Jika mereka kecewa dengan perjanjian ini, maka Ketua DPR dan anggota DPR dari Partai Republik akan kesulitan untuk meloloskan perjanjian ini.” [my/fw]

Sumber: www.voaindonesia.com