Ketua DPR Amerika Serikat Kevin McCarthy, pada Selasa (26/9), meminta Presiden Joe Biden untuk menyetujui pengetatan larangan-larangan di perbatasan guna mencegah penutupan sebagian besar kegiatan pemerintah AS untuk keempat kalinya dalam satu dekade.
Proposal McCarthy, yang merupakan anggota Partai Republik, tampaknya tidak akan menyelesaikan pertikaian mengenai anggaran yang berisiko tinggi dan dapat menyebabkan ratusan ribu pekerja federal menganggur pada hari Minggu (1/10), sementara Biden dan rekan-rekannya dari Partai Demokrat yang mengendalikan Senat sudah menolak rencana-rencana dari Partai Republik mengenai aturan perbatasan.
Dengan hanya tersisa lima hari, kedua lembaga legislatif itu mengambil jalur yang sangat berbeda.
Pemimpin Fraksi Mayoritas Senat Chuck Schumer, seorang Demokrat, dalam pidatonya di Senat mengumumkan bahwa perunding bipartisan hampir mengumumkan rancangan undang-undang anggaran yang akan mencegah penutupan pemerintah pada hari Minggu dengan rancangan undang-undang pendanaan sementara.
Baik Schumer maupun Pemimpin Partai Republik di Senat, Mitch McConnell, mengatakan mereka mendorong perpanjangan tingkat pendanaan saat ini untuk jangka pendek, sementara pembahasan terus dilakukan untuk rancangan undang-undang pendanaan selama setahun penuh.
RUU tersebut, kata Schumer, “akan terus mendanai pemerintah pada tingkat saat ini sambil menjaga komitmen kita terhadap kebutuhan keamanan dan kemanusiaan Ukraina, sekaligus memastikan mereka yang terkena dampak bencana federal di seluruh negeri mulai mendapatkan sumber daya yang mereka butuhkan.”
Pemungutan suara prosedural pertama mengenai RUU ini ditetapkan pada Selasa sore.
Anggota Partai Republik garis keras di DPR telah menyampaikan penolakan terhadap langkah tersebut.
Sementara itu, McCarthy, sedang menyiapkan rancangan undang-undang belanja sementara yang akan memulai kembali pembangunan tembok perbatasan AS-Meksiko, kebijakan khas mantan Presiden Donald Trump, dan memperketat kebijakan imigrasi.
Kebijakan tersebut dipastikan ditolak oleh Biden dan Senat. Namun pada hari Selasa, McCarthy meminta presiden dan Partai Demokrat untuk mempertimbangkannya kembali. [my/rs]
Sumber: www.voaindonesia.com
