Kepala bursa mata uang kripto terbesar di dunia, Binance, telah mencapai kesepakatan dengan jaksa federal AS di mana ia akan mengundurkan diri dan membayar denda sebesar US$50 juta (sekitar Rp775 miliar).
Changpeng Zhao, CEO Binance, juga akan mengaku bersalah telah melanggar undang-undang antipencucian uang AS dan perusahaan yang didirikannya itu akan membayar denda $4 miliar (sekitar Rp62 triliun).
Jaksa Agung AS Merrick Garland mengumumkan kesepakatan pembelaan tersebut pada hari Selasa (21/11).
“Binance memfasilitasi transaksi mata uang kripto yang tidak diatur senilai miliaran dolar. Binance dengan sengaja memungkinkan transaksi senilai ratusan juta dolar antara pengguna platform asal Amerika Serikat dengan pengguna yang dijatuhi sanksi oleh AS. Selain itu, platformnya juga mengakomodasi penjahat di seluruh dunia yang menggunakan Binance untuk memindahkan uang curian dan hasil kejahatan lainnya,” kata Garland.
Pengacara Zhao dan Binance, serta juru bicara perusahaan tersebut, tidak menanggapi permintaan untuk memberikan tanggapan.
Perkembangan itu menjadi pukulan telak baru bagi dunia kripto sejak vonis bersalah bagi pendiri FTX Sam Bankman-Fried awal tahun ini.
“Binance menjadi bursa mata uang kripto terbesar di dunia. Kini, Binance membayar salah satu denda perusahaan terbesar dalam sejarah AS,” ungkap Garland.
Pada tahun lalu, Reuters melaporkan bahwa Binance telah berada dalam pengawasan Departemen Kehakiman sejak setidaknya tahun 2018.
Kesepakatan pembelaan yang dibuat pada hari Selasa itu juga menyelesaikan tuntutan perdata yang diajukan pada Maret lalu oleh Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi (CFTC).
CFTC menuduh Binance gagal menerapkan program antipencucian uang yang efektif untuk mendeteksi dan mencegah pendanaan teroris.
Lembaga regulator itu menulis bahwa pada Februari 2019, mantan kepala kepatuhan (chief compliance officer) Binance menerima informasi tentang transaksi kelompok militan Palestina Hamas.
Zhao, miliarder yang lahir di China dan pindah ke Kanada pada usia 12 tahun, mengatakan bahwa “pengaduan CFTC tampaknya mengandung fakta yang tidak lengkap dan kami tidak setuju dengan karakterisasi dari banyak masalah yang dituduhkan.” [rd/fw]
Sumber: www.voaindonesia.com
