China telah mengajukan komplain kepada Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terkait subsidi pemerintah Amerika Serikat kepada sektor kendaraan listrik, kata pejabat di Beijing pada Selasa (26/3). China menuduh AS bersaing secara tidak adil atas penerapan subsidi tersebut.
Undang-Undang Pengurangan Inflasi AS (IRA) “telah memformulasikan kebijakan subsidi yang diskriminatif untuk kendaraan berenergi baru,” kata Kementerian Perdagangan China, merujuk pada klasifikasi yang memuat mobil listrik dan hibrida di dalamnya.
China menambahkan, IRA “mendistorsi persaingan yang adil, sangat menggangu industri dan rantai pasok global kendaraan berenergi baru, dan melanggar aturan-aturan WTO.”
“China dengan tegas menolak ini,” kata pihak kementerian, seraya mencatat bahwa mereka mendesak AS untuk segera mengoreksi “kebijakan-kebijakan diskriminatif industrialnya.”
Akan tetapi, Perwakilan Dagang AS, Katherine Tai membela IRA sebagai langkah untuk menangani krisis iklim dan “berinvestasi pada daya saing ekonomi AS.”
Dalam sebuah pernyataan terpisah, Katherine gantian membidik China karena “kebijakan non-pasar yang tidak adil dan praktik-praktik untuk merusak kompetisi yang adil “ dan mendorong dominasi manufaktur China secara global.
Katherine mengatakan bahwa AS sedang meninjau permintaan konsultasi dari WTO, dan bahwa AS akan terus bekerja sama dengan sekutu-sekutu dan mitranya untuk menyikapi praktik-praktik dagang yang diterapkan China.
China awal tahun ini menyalip Jepang sebagai pengekspor kendaraan terbesar di dunia. Data biro cukai menunjukkan negara itu telah mengekspor 5,2 juta mobil selama 2023, di mana sepertiganya adalah mobil listrik.
Pengumuman WTO tersebut dikeluarkan ketika AS dan China tengah berselisih terkait berbagai isu perdagangan termasuk tarif, pembatasan teknologi canggih dan aplikasi video TikTok, di mana banyak politisi AS menyebut bahwa aplikasi itu menimbulkan ancaman keamanan nasional.
Dalam pertemuan rutin WTO pada tahun lalu, China meminta AS, Jepang dan Belanda untuk mengonfirmasi ada-tidaknya kesepakatan di antara ketiga negara itu untuk membatasi ekspor semikonduktor ke China.
Dalam beberapa tahun terakhir, AS berusaha mengeluarkan perusahaan-perusahaan China dari rantai pasokan yang menyediakan akses ke teknologi cip canggih, sambil mendesak sekutu-sekutunya untuk mengambil langkah serupa.
Pemerintah AS mengklaim tujuannya adalah untuk melindungi keamanan nasional, dengan cara mengendalikan cip canggih dengan penggunaan akhir di sektor militer. [ns/ka]
Sumber: www.voaindonesia.com
