Rencana tersebut disampaikan oleh Jokowi usai menjajal Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) pada Rabu (13/9). Meski begitu, katanya, kesiapan teknis daripada pengoperasiannya nanti masih akan dtetapkan manajemen KCJB.
“Iya awal Oktober (peresmian). Tapi yang menentukan… jangan dipikir saya yang mengejar-ngejar, yang menentukan tetap dari manajemen kereta cepat,” ungkap Jokowi di Stasiun KCJB Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.
Presiden bersama sejumlah menteri dan tokoh masyarakat, menjajal kereta cepat tersebut dari Stasiun KCJB Halim, Jakarta Timur pada pukul 08.57 WIB. Kereta cepat pertama di Indonesia ini dilaporkan melaju dengan kecepatan mulai dari 50 kilometer (km) per jam, hingga 350 km per jam, sehingga Jokowi dan rombongan tiba di Stasiun KCJB Padalarang, kabupaten Bandung Barat hanya dalam waktu 25 menit saja.
Ketika ditanya mengenai tarif, Jokowi menjawab, hal tersebut akan ditentukan oleh manajemen KCJB. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberikan subsidi terhadap pengoperasian KCJB tersebut.
Mantan gubernur DKI Jakarta ini juga menuturkan bahwa masyarakat umum akan diberikan kesempatan untuk menjajal KCJB tersebut secara gratis. Namun, Jokowi tidak mengungkapkan kapan itu akan direalisasikan, dan berapa kuota gratis yang akan diberikan kepada masyarakat..
“Orang musti merasakan dulu, orang harus mencoba dulu baru menentukan sikap. Rasain dulu di 350 km/jam seperti apa. Dari Halim sampai ke Padalarang tadi 25 menit. iIu dulu dicoba. (Apakah gratis?) tetap gratis, biar masyarakat mencoba (dulu),” tuturnya.
Jokowi berharap dengan bertambahnya moda transportasi massal,, akan semakin banyak masyarakat yang meninggalkan kendaraan pribadinya. Dengan begitu, menurutnya, polusi dan kemacetan pun bisa semakin ditekan.
“(Rasanya) nyaman, dan pada kecepatan di 350 (km/jam) tidak terasa sama sekali baik saat duduk maupun saat saya berjalan sehingga inilah peradaban kecepatan. Jadi, kita harapkan masyarakat bisa menggunakan kereta cepat ini nanti mulai awal Oktober dan kita harapkan ada perpindahan dari penggunaan mobil pribadi ke kereta cepat, ke LRT, ke MRT, ke Trans Jakarta sehingga kemacetan di jalan dan polusi bisa dikurangi. Saya kira arahnya ke situ karena setiap tahun kita kehilangan (baca: merugi) karena macet di Jabodetabek dan Bandung sudah lebih dari Rp100 triliun,” jelasnya.
Dari segi keamanan, Jokowi pun yakin bahwa kereta cepat ini sudah cukup baik karena pihak Republik Rakyat China (RRT) yang membangun KCJB disebutnya sudah ahli dalam membangun proyek transportasi kereta cepat tersebut.
“Ini sudah dibuat di RRT tidak hanya sekilo dua kilo, sudah 48 ribu kilometer. Mereka kan expert di situ,” tandasnya.
Terkait rencana pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Surabaya, Jokowi mengatakan, proyek itu masih dalam tahap penelitian dan perhitungan sehingga masih belum diputuskan. “Kalau yang ke Surabaya masih dalam studi, masih dalam kalkulasi, juga penentuan trase di sebelah mana, penentuan dan memutuskan harus lewat kalkulasi dan perhitungan yang detail. Kalau belum selesai tidak mungkin saya bisa jawab,” katanya.
Integrasi Transportasi Sangat Penting
Pengamat Transportasi Darmaningtyas mengatakan meskipun belum ditentukan, ia memprediksi bahwa tarif tidak akan menjadi isu krusial bagi masyarakat umum.
Berdasarkan studi yang dilakukan oleh PT KCIC sebelumnya tarif KCJB diperkirakan akan berada di kisaran Rp250.000-Rp300.000. Menurut Darmaningtyas, apabila diberlakukan, tarif itu akan menarik minat masyarakat untuk beralih menggunakan KCJB.
“Saya kira itu tarif yang sangat mungkin terjangkau. Terbukti dari layanan kereta luxury dari Jakarta ke Bandung yang tarifnya Rp500.000 ternyata selalu penuh. Artinya ada demand untuk kelompok tertentu,” ungkap Darmaningtyas.
Perkiraan tarif kereta cepat itu, katanya, tidak jauh berbeda dengan ongkos kereta Argo Parahyangan yang berkisar Rp150.000-Rp200.000 dengan waktu tempuh 2,5 jam. Bagi masyarakat yang ingin memburu waktu, kereta cepat ini merupakan pilihan yang cukup baik.
“Sampai Padalarang diperkirakan 40 menit, lalu nyambung dengan kereta dari Padalarang ke Kota Bandung 20-30 menit, nah dari segi waktu masih hemat. Orang yang memburu waktu tentu akan memilih kereta cepat dibandingkan dengan Argo parahyangan kalau misalnya tarif (kereta cepat) Rp250.000 paling rendah. Apalagi kalau di Jakarta, Stasiun Halimnya sudah terintegrasi dengan LRT. Jadi yang menuju ke Jakarta pusat bisa naik LRT sampai Dukuh Atas,” katanya.
Meski begitu, ia memperingatkan pemerintah terkait integrasi transportasi massal untuk menuju ke Kota Bandung dari Stasiun Padalarang di kabupaten Bandung. Menurutnya, pemerintah daerah setempat harus menyediakan integrasi kereta yang akan mengantar penumpang ke kota Bandung dengan cepat. Jika integrasi transportasinya berupa angkutan darat, itu tidak akan terlalu menarik bagi masyarakat.
“Bukan bus, kalau bus tidak akan menarik. Harus sesama kereta, kereta KRL. Kalau bus nanti terhambat macet jadi waktunya lama. Kalau KR, ketepatan waktunya terjaga. Makanya tolong di cek elektrifikasi Padalarang-Bandung sudah beres belum? kalau belum itu yang menjadi hambatan. Kalau sudah, saya rasa itu yang akan menunjang keberhasilan kereta cepat,” pungkasnya. [gi/ab]
Sumber: www.voaindonesia.com
