Dua calon presiden Indonesia berjanji untuk memperkuat kewenangan pemerintah atas sektor kelapa sawit untuk mengatasi masalah seputar penggunaan lahan dan menurunnya produktivitas ekspor terbesar kedua Indonesia.
Indonesia, produsen minyak sawit terbesar di dunia, akan mengadakan pemilihan umum pada tanggal 14 Februari dan semua kandidat telah berjanji akan memperbaiki tata kelola, menghilangkan birokrasi, dan melawan kampanye seperti di Eropa, yang menyerang dampak lingkungan hidup dari minyak sayur.
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, yang memimpin dalam berbagai jajak pendapat sebelum pemilihan presiden, berencana untuk membentuk badan kelapa sawit yang akan memiliki wewenang untuk menyinkronkan peraturan dari berbagai kementerian yang mengawasi sektor ini, kata anggota tim kampanyenya Panji Irawan di sebuah forum industri sawit pada hari Rabu.
Prabowo, kata Panji, juga akan membantu petani kecil mendapatkan sertifikasi atas lahan yang sebelumnya mereka garap meskipun lahan tersebut disengketakan sebagai kawasan hutan yang seharusnya dilarang untuk ditanami.
Produksi minyak sawit Indonesia telah melambat dalam beberapa tahun terakhir karena penuaan pohon, namun para petani mengeluh bahwa mereka tidak dapat mengikuti program penanaman kembali yang disubsidi pemerintah karena masalah seputar penggunaan lahan.
Ganjar Pranowo, kandidat dari partai Presiden Joko Widodo saat ini, bermaksud membentuk kementerian khusus untuk sektor kelapa sawit jika terpilih, kata anggota tim kampanyenya, Danang Girindrawardana, dalam forum tersebut.
“Untuk yang rumit seperti industri sawit, kenapa kita tidak membentuk kementerian? Satu kementerian yang mengawasi sawit dari hulu hingga hilir,” kata Danang.
Saat ini, budidaya kelapa sawit diawasi oleh Kementerian Pertanian, sedangkan pemurniannya diawasi oleh Kementerian Perindustrian.
Mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan, yang dalam jajak-jajak pendapat prapemilu secara praktis setimbang dengan Ganjar, berjanji akan menjaga konsistensi peraturan untuk sektor ini, kata anggota tim kampanyenya, Achmad Nur Hidayat, merujuk pada dampak perubahan kebijakan ekspor Indonesia pada tahun 2022.
Indonesia pada tahun 2022 melarang semua ekspor minyak sawit selama tiga minggu untuk mengendalikan melonjaknya harga minyak goreng dalam negeri, sehingga menciptakan gejolak di pasar minyak nabati global.
Jika terpilih, Anies juga akan menggenjot industri penyulingan minyak sawit dalam negeri baik untuk pangan maupun energi, tambah Achmad. [ab/uh]
Sumber: www.voaindonesia.com
