Kalau Anda berusaha memesan apartemen untuk liburan singkat di New York dalam beberapa pekan ini, Anda pasti tahu betapa sedikitnya tempat yang tersedia di platform seperti Airbnb atau VRBO.
Sebuah undang-undang kota mulai berlaku awal September ini yang melarang penyewaan tempat kurang dari 30 hari. Ini membuat banyak di antara sekitar 36 ribu unit apartemen yang biasa disewa turis di kota itu yang terkena larangan tersebut.
Undang-undang baru itu hanya mengizinkan penyewaan kamar kalau pemiliknya tinggal di unit apartemen bersangkutan dan ada di sana selama tamu menyewa kamarnya. Jumlah tamu tidak boleh melebihi dua orang sekaligus, dan mereka tidak boleh mengunci pintu kamar mereka.
Pemilik tempat sewa harus mendaftar ke kantor wali kota dan membayar $145 setiap dua tahun. Tetapi izin diberikan secara terbatas. Dari 3.800 lebih permohonan yang terdaftar sejauh ini, kurang dari 300 saja yang disetujui. Denda bagi pelanggar berkisar dari $1.000 hingga $7.500, meskipun tamu tak menanggung risikonya.
Brent Feathers, seorang pebisnis, bereaksi dan mengatakan, “Ini adalah salah satu destinasi perjalanan paling padat penduduknya di dunia, jadi ini tidak masuk akal sama sekali buat saya. Saya datang dari Birmingham, Alabama, sekitar lima kali dalam setahun. Jadi saya selalu melihat berbagai opsi, dan tarif hotel keterlaluan mahalnya sekarang ini.”
Para pemilik properti dan platform seperti Airbnb juga mengeluh tentang UU itu. Namun cukup banyak warga yang mengatakan mereka mendukung kembalinya rumah sewa jangka pendek ke pasar jangka panjang untuk meringankan krisis perumahan.
Warga New York Mustafa Jahare mendukung regulasi itu. “Sekarang saja cukup sulit bagi kami penduduk New York untuk mencari tempat tinggal. Jadi ini adalah hal yang baik. Sudah pasti bagus.”
Warga lainnya, Marianne LeNabat, mengatakan kepada AFP, “Saya pikir ini mungkin perlu. Anda tahu, rumah benar-benar tak terjangkau harganya di New York, dan saya pikir solusinya bukanlah sekadar menyediakan cadangan rumah lebih banyak. Tapi mengeluarkan ribuan rumah dari pasar tentu saja merupakan masalah.”
Kantor Wali Kota ingin mengakhiri apa yang disebutnya sebagai praktik ilegal, yang menimbulkan masalah “kebisingan, sampah dan keselamatan pribadi” untuk penduduk tetap.
“Banyak bangunan hunian tetap tidak memiliki cukup personel keamanan untuk menghadapi pelancong,” kata Kantor Penegakan Khusus, yang bertanggung jawab menegakkan UU yang disahkan pada Januari 2022, setelah upaya bertahun-tahun untuk meregulasi pasar.
Kota New York jelas mengincar Airbnb dengan UU baru itu. Platform berbasis di San Francisco itu menolak keras legislasi tersebut.
Theo Yedinski, direktur kebijakan global Airbnb, mengatakan, New York mengirim pesan jelas kepada jutaan calon pengunjung yang kini memiliki opsi akomodasi lebih sedikit sewaktu mengunjungi kota itu yakni, mereka tidak disambut di kota itu.
Di kota di mana sewa rata-rata berkisar $5.000 per bulan, salah satu tujuan UU baru itu adalah menghilangkan masalah kelangkaan rumah yang kronis.
Tetapi banyak yang percaya ini justru menciptakan krisis yang lebih besar.
Organisasi RHOAR, yang beranggotakan para pemilik paling banyak dua rumah, mengatakan, menghapus sewa jangka pendek “akan mengancam kemampuan pemilik untuk membayar KPR mereka, kemungkinan menciptakan krisis rumah tambahan,” dan membuat mereka menghadapi “risiko pribadi dan keuangan yang akut.”
Kota New York dikunjungi 66,6 juta turis pada tahun 2019, mendatangkan penghasilan $47,4 miliar dolar untuk ekonomi kota dan membuka 283 ribu peluang kerja, menurut data dari Kantor Pengawas Keuangan Negara Bagian New York.
UU baru itu dapat meningkatkan tarif hotel dan membuat orang-orang, terutama pengunjung yang beranggaran pas-pasan, menghindari kota tersebut.
Mantan klien Airbnb Joe McCambley mengatakan banyak orang muda yang berkunjung ke New York tidak mampu menginap di hotel yang tarif per malamnya bisa mencapai $400.
Menurut laporan yang disiapkan untuk Airbnb oleh Profesor Michael Salinger dari Boston University, regulasi baru itu “tidak dapat dibenarkan secara ekonomi” dan tidak akan memecahkan salah satu masalah yang ingin mereka atasi: kelangkaan rumah jangka panjang di kota itu.
Salinger menganggap regulasi itu sebagai “pukulan besar” bagi ekonomi pariwisata New York dan bagi ribuan warga kota itu serta pengusaha kecil di pinggiran kota yang mengandalkan sewa rumah serta uang dari kegiatan pariwisata untuk memenuhi kebutuhan mereka.
New York mengikuti jejak kota-kota lain seperti San Francisco, yang membatasi sewa jangka pendek maksimal 90 hari per tahun. [/]
Sumber: www.voaindonesia.com
